Tugas Dan Fungsi

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Panwascam Bertugas:
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran
    Pemilu, yang terdiri atas:

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan:
7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang
    terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan;

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana
    diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya
    berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
    undangan;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran 

    terhadap pelaksanaan peraturan;

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta

    merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak 

    yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota

    mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua

    pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur

    dalam Undang-Undang ini;

d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa

    setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu

    Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya

    sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan ;

e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka

    pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;

f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota

   Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;

g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan

    Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas

    Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan

    tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan

    dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan

    terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.